Oleh: Rieke Diah Pitaloka | Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
Kami mencermati pagu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp20,914 triliun, naik Rp791,845 miliar atau 3,94% dari pagu indikatif Rp20,123 triliun. Kenaikan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan keimigrasian, keamanan perbatasan, penegakan hukum, serta pembenahan pemasyarakatan.
Struktur anggaran perlu mendapat perhatian serius. Belanja barang Rp10,947 triliun atau 52,34%, belanja pegawai Rp7,434 triliun atau 35,54%, dan belanja modal Rp2,534 triliun atau 12,12%. Ditjen Pemasyarakatan memperoleh Rp10,481 triliun, sedangkan Ditjen Imigrasi Rp9,808 triliun.
Dengan skala tersebut, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi harus terlihat pada kualitas layanan, perlindungan WNI dan pekerja migran, pengawasan orang asing, keamanan perbatasan, pemenuhan hak warga binaan, pengendalian overcrowding, serta kesiapan menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP baru.
Kami mendukung penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan, transformasi digital, serta peningkatan kapasitas SDM. Namun program bernilai besar harus diuji kebutuhan dan manfaatnya. Anggaran antara lain mencakup Mega Prison Rp752,543 miliar, securiport Rp1,5 triliun, serta pemeliharaan SIMKIM Rp260,190 miliar. Setiap proyek harus memiliki target output-outcome, tahapan, lokasi, penerima manfaat, interoperabilitas sistem, serta mekanisme pengadaan dan audit yang dapat diawasi DPR dan publik.
PNBP juga menjadi isu strategis karena menopang Rp7,622 triliun atau 36,44% pagu Kemenimipas. Karena itu, terdapatnya pencantuman 79,18% pada narasi dan 79,08% pada bahan paparan mengenai izin penggunaan PNBP Keimigrasian harus direkonsiliasi. Presisi angka merupakan bagian dari akuntabilitas anggaran negara.
Rekomendasi:
1. Kemenimipas menyampaikan matriks kinerja dan anggaran program strategis yang menghubungkan setiap alokasi dengan output, outcome, lokasi, penerima manfaat, indikator keberhasilan, dan tenggat pelaksanaan;
2. Mega Prison, securiport, SIMKIM, dan proyek strategis lainnya wajib berbasis audit kebutuhan, value for money, interoperabilitas, pengadaan transparan, serta audit dan pengawasan yang terukur. Belanja teknologi dan infrastruktur tidak boleh menjadi tujuan pada dirinya sendiri; dan
3. Lakukan rekonsiliasi dan transparansi PNBP serta pengawasan berkala terhadap seluruh pagu berdasarkan capaian dan manfaat nyata. Ukuran keberhasilan anggaran bukan berapa banyak uang yang habis dibelanjakan, tetapi seberapa besar negara hadir melayani, melindungi, dan menegakkan hukum.
A luta continua, lanjutkan perjuangan! Fortes Fortuna Iuvat, Keberutungan Milik Pemberani!
