Oleh: Rieke Diah Pitaloka | Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
Sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM, saya mencermati dengan serius “compang-campingnya” data Desil BPS yang berulang kali terjadi.
Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan kelalaian berat yang terstruktur dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.
Ini adalah pengingkaran terhadap Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Ketika data kemiskinan cacat, maka negara gagal menjemput mereka yang berhak. Saya menilai ini sebagai bentuk pelanggaran HAM struktural karena menyebabkan diskriminasi akses bansos, kerugian hak ekonomi, dan hilangnya kepastian hukum bagi jutaan warga miskin.
Dua skenario wajib dijawab pimpinan BPS: apakah ini inkompetensi massif yang dibiarkan, atau rekayasa sistematis untuk membentuk narasi tertentu? Jika terbukti ada unsur kesengajaan, ini masuk ranah tindak pidana korupsi data.
Yang perlu atensi serius Pemerintah: Polemik Desil ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan teknis semata. Saya menduga kuat ada indikasi sistematis di balik kekacauan data yang berulang. Pola yang sama terus terjadi pada momen-momen krusial kebijakan strategis pemerintah.
Pertanyaan besar yang harus dijawab: apakah ini murni pendataan yang berantakan, atau ada tendensi terselubung untuk menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto?
Data yang tidak kredibel secara berkelanjutan hanya akan melahirkan dua dampak: pertama, kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran sehingga citra kepemimpinan tergerus; kedua, publik kehilangan kepercayaan pada seluruh ekosistem birokrasi.
Jika ada aktor yang sengaja menginginkan pemerintahan baru ini goyah sejak awal, maka kekacauan data BPS adalah senjata yang sempurna—halus, sulit dibuktikan, tetapi efeknya menghancurkan kepercayaan publik secara perlahan.
Saya mendesak Presiden membentuk tim independen untuk mengusut tuntas: apakah ini kelalaian atau konspirasi birokrasi?
Saya mendesak BPK audit investigatif BPS. Triliunan anggaran negara di APBN yang disalurkan ke BPS perlu akuntabilitas.
Bongkar postur anggaran BPS. Bongkar indikasi penyimpangan anggaran negara di BPS termasuk untuk indikasi “meredam media dan media sosial”
Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan gunakan seluruh kewenangan DPR untuk memastikan keadilan bagi rakyat miskin yang tak pernah tercatat dengan benar. Harga mati: Data akurat untuk martabat rakyat!
A luta continua, lanjutkan perjuangan! Fortss Fortuna Iuvat, Keberuntungan Milik Pemberani!
