JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Tantangan Bank Indonesia (BI) ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga kemampuan bank sentral merespons gejolak geopolitik global yang berpotensi menekan perekonomian nasional. Karena itu, Gubernur BI yang baru dinilai membutuhkan pengalaman, ketangguhan, dan ruang independensi dalam mengambil kebijakan moneter.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan menanggapi pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional”, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Iwan berpendapat, pemilihan gubernur bank sentral semestinya ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan keberlanjutan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Iwan menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto memilih sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang moneter dan perekonomian menunjukkan pertimbangan terhadap kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Dari awal Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama ini lebih melihat pada kepentingan nasional, bagaimana kemudian keberlanjutan dan stabilitas ekonomi nasional ke depan,” kata Iwan.
Menurut Iwan, pengalaman panjang di sektor moneter menjadi modal penting bagi seorang gubernur bank sentral.
Pengalaman tersebut dinilai membantu BI menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks, terutama ketika ketidakpastian global dapat dengan cepat memengaruhi pasar keuangan domestik.
Iwan juga menilai rekam jejak di lingkungan Bank Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan gubernur baru menjalankan mandat bank sentral.
Iwan mengingatkan, Bank Indonesia harus tetap independen dan terbebas dari intervensi kepentingan politik.
Namun, lanjut Iwan, proses penunjukan gubernur tetap merupakan keputusan strategis pemerintah karena kebijakan bank sentral memiliki dampak luas terhadap perekonomian.
“Gubernur BI atau bank sentral ini harus independen, harus jauh dari intervensi politik,” ujar Iwan.
Di sisi lain, Iwan menyatakan presiden juga menanggung konsekuensi politik apabila keputusan memilih gubernur BI tidak mampu menjawab tantangan ekonomi.
Karena itu, tutur Iwan, pengalaman dan kapasitas calon menjadi bagian penting dari pertimbangan jangka panjang.
“Kalau salah memilih, saya kira yang menanggung beban politiknya juga adalah presiden ke depan,” imbuh Iwan.
Tantangan yang dihadapi gubernur BI baru, menurut Iwan, tidak ringan.
“Gejolak geopolitik, perang dan ketegangan antarnegara dapat memicu perubahan harga komoditas, arus modal, nilai tukar, hingga tekanan terhadap inflasi di dalam negeri. Kondisi tersebut membuat BI dituntut memiliki kemampuan membaca perubahan global sekaligus menyiapkan kebijakan yang bersifat antisipatif,” ulas Iwan.
Indonesia, tutur Iwan, masih memiliki sejumlah kerentanan terhadap gejolak eksternal, salah satunya melalui ketergantungan terhadap impor energi.
“Perubahan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan terhadap biaya energi domestik dan pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu pekerjaan utama gubernur BI. Rupiah yang bergejolak dapat meningkatkan biaya impor dan menciptakan tekanan tambahan terhadap harga barang serta inflasi,” papar Iwan.
Selain menjaga rupiah, Iwan menyebut sedikitnya lima agenda penting yang perlu menjadi perhatian Gubernur BI.
“Pertama, menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Kedua, mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mendorong penyaluran kredit dan penguatan sektor riil agar aktivitas ekonomi semakin produktif. Keempat, mempertahankan independensi Bank Indonesia dari kepentingan politik. Kelima, memastikan kebijakan moneter memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha,” urai Iwan.
Iwan menuturkan keberhasilan seorang gubernur BI pada akhirnya tidak cukup dinilai dari keputusan suku bunga atau indikator pasar keuangan semata.
“Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan moneter mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Stabilitas harga itu yang utama. Inflasi harus terkendali karena kalau tidak terkendali, daya beli masyarakat akan sangat terdampak,” jelas Iwan.
Selain inflasi, sebut Iwan, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi indikator penting untuk mengukur kinerja bank sentral.
Menurut Iwan, kemampuan gubernur BI menjaga nilai tukar di tengah tekanan eksternal akan menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan kepemimpinan bank sentral ke depan.
“Dengan tantangan global yang semakin sulit diprediksi, Iwan menilai gubernur BI membutuhkan kombinasi antara pengalaman, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca risiko, serta konsistensi mempertahankan independensi kebijakan moneter.
“Kebijakan yang tepat pada akhirnya harus mampu menjembatani kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan ruang pertumbuhan yang sehat,” tuntas Iwan Setiawan. VN-DAN
