JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Pemerintah telah menyampaikan asumsi makro dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2027. Pada Rabu (17/6/2026), Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai melakukan pembahasan dengan pemerintah.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, terhadap asumsi makro tidak ada perubahan.
“Seluruh indikator masih berada dalam rentang yang telah disampaikan pemerintah. Karena ini merupakan nota pendahuluan menuju Nota Keuangan dan pidato Presiden pada 16 Agustus mendatang,” kata Said kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Said menginginkan, berbagai sasaran indikator yang telah disepakati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan masuk dalam Nota Keuangan Presiden.
“Titik tekan kami ada pada pertumbuhan ekonomi. Jika target pertumbuhan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, maka pemerintah harus benar-benar menjaga konsumsi rumah tangga. Sebab, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 60 hingga 60,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Said.
Jika daya beli masyarakat turun, tutur Said, maka target pertumbuhan tersebut akan sangat berat dicapai.
Terkait defisit anggaran, Said mengapresiasi pemerintah yang menyampaikan kisaran defisit 1,8 hingga 2,4 persen terhadap PDB.
“Perhitungan kami di Banggar, kemungkinan Presiden akan menyampaikan angka sekitar 2 persen dalam Nota Keuangan. Jika defisit berada di angka itu, maka dengan belanja negara sekitar 13 persen terhadap PDB, dibutuhkan kenaikan penerimaan negara yang signifikan,” ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan ini.
Tanpa peningkatan penerimaan, ingat Said, defisit berpotensi kembali meningkat.
“Karena itu kami menyoroti sumber-sumber penerimaan negara, baik dari perpajakan, cukai maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk saat ini perhatian lebih besar kami berikan kepada PNBP, meskipun kami juga tetap meminta upaya maksimal pemerintah dalam meningkatkan penerimaan perpajakan,” tandas Said Abdullah. VN-DAN
