JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta seperti Shell bukan sekadar gangguan distribusi biasa, melainkan bukti nyata kebijakan energi pemerintah tidak siap menghadapi tekanan krisis global yang sedang terjadi.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menilai, seharusnya pemerintah segera mempermudah rekomendasi SPBU swasta untuk impor mandiri agar tekanan kepada SPBU Pertamina dan BBM bersubsidi dapat diantisipasi.
Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik, tutur Mulyanto, agak janggal bila pemerintah justru mempertahankan kebijakan yang membatasi fleksibilitas pasokan BBM, termasuk dalam hal impor oleh badan usaha swasta.
Menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu, fakta pelaku usaha tidak diberi kemudahan untuk mengimpor BBM secara langsung, dan harus bergantung pada Pertamina, menunjukkan adanya pendekatan sentralistik yang tidak relevan dengan situasi krisis minyak saat ini.
“Ini kan memberatkan Pertamina, sebagai satu-satunya penyangga utama distribusi energi nasional, tanpa berbagi beban dengan sektor swasta. Apalagi di saat krisis energi seperti sekarang ini,” ujar Mulyanto.
Ketika pasokan BBM swasta terganggu, lanjut Mulyanto, masyarakat terpaksa beralih ke SPBU Pertamina.
Akibatnya, beber Mulyanto, konsumsi BBM bersubsidi diduga akan meningkat dan berpotensi membebani APBN secara signifikan.
“Ini kan ironi. Di satu sisi pemerintah ingin menekan subsidi energi, tetapi di sisi lain justru menciptakan kondisi yang memperbesar konsumsi BBM bersubsidi,” jelas Mulyanto.
Menurut Mulyanto, pemerintah tidak boleh menutup mata karena kelangkaan BBM di SPBU swasta adalah alarm sistem distribusi energi nasional yang sentralistik.
Dalam kondisi krisis energi global, imbau Mulyanto, pemerintah seharusnya mengambil langkah khusus bukan mempertahankan prosedur birokratis yang kaku dan lambat.
Oleh karena itu, desak Mulyanto, pemerintah harus segera membuka ruang bagi badan usaha swasta untuk mengimpor BBM secara langsung dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
“Diversifikasi pasokan energi bukan pilihan, melainkan keharusan. Ketergantungan tunggal pada satu entitas hanya akan memperbesar risiko sistemik,” tukas Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan, kegagalan membaca situasi ini akan berujung pada krisis yang lebih luas, yakni: kelangkaan BBM, lonjakan subsidi, dan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Pemerintah harus segera berbenah. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan energi yang tidak adaptif dan tidak responsif terhadap realitas krisis global,” tutup Mulyanto. VN-DAN
