Jakarta, Vanusnews.com – Komisi IV DPR RI menggelar Focus Group Discussion bersama PT Pupuk Indonesia di Graha Phonska, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Diskusi ini membahas implementasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk mendukung swasembada pertanian berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu yang juga tergabung dalam Panja Pengawasan Pupuk Bersubsidi menyoroti masih rendahnya realisasi penebusan pupuk bersubsidi oleh petani.
“Di daerah pemilihan saya, Sulawesi Tengah, tingkat penebusan hanya 54%. Bahkan di Papua Tengah lebih rendah lagi, sekitar 20%. Ini cukup mengagetkan, karena artinya hanya separuh petani yang sudah terdata benar-benar menebus pupuk,” tegas Ellen.
Ellen mengungkap sedikitnya tiga kendala utama: pertama, banyak petani tidak memiliki dana cukup untuk menebus pupuk; kedua, keterlambatan armada distribusi hingga melewati masa tanam; ketiga, minimnya armada truk yang menyebabkan distribusi tersendat.
Ellen juga mempertanyakan, ke mana perginya stok pupuk bersubsidi yang tidak ditebus.
“Apakah pupuk ini akhirnya dijual dengan harga non-subsidi oleh kios atau distributor?”, Hal ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan spekulasi liar di publik,” imbau Ellen.
Selain itu, Ellen menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima pupuk agar distribusi lebih tepat sasaran.
Dirinya juga menyoroti indikasi permainan oknum kios dan distributor dalam penyaluran pupuk.
“Perlu sanksi tegas bagi distributor atau kios yang terbukti menyelewengkan pupuk bersubsidi,” tutup Ellen Pelealu.
