JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).
Tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang masih terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan balai pemasyarakatan (bapas) di seluruh Indonesia.
Tonny menjelaskan, Komisi XIII DPR RI saat ini masih membahas pagu indikatif kementerian dan lembaga mitra kerja, termasuk Kementerian Imipas.
Menurut Politisi Partai NasDem ini, pagu anggaran sekitar Rp20 triliun yang telah mendapat persetujuan awal dari pemerintah dinilai belum cukup untuk menyelesaikan berbagai tantangan di sektor pemasyarakatan dan keimigrasian.
“Menurut kami, angka ini belum bisa menjawab semua masalah yang ada di lapas maupun bapas yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Tonny kepada para wartawan, Rabu (17/6/2026)
Dalam pembahasan tersebut, Kementerian Imipas mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun. Komisi XIII DPR RI menilai usulan tersebut cukup realistis dan sejalan dengan kebutuhan peningkatan layanan publik.
Tonny mengatakan tambahan dana itu diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, sekaligus mendukung implementasi regulasi baru yang memberikan peran lebih besar kepada balai pemasyarakatan.
“Kita berharap tambahan alokasi dana ini bisa menjawab kebutuhan pelaksanaan KUHAP yang baru, yang lebih menitikberatkan pada peran bapas,” kata Tonny.
Selain itu, lanjut Tonny, Komisi XIII DPR RI juga melihat masih adanya potensi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian yang dapat mendukung penguatan layanan publik.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian DPR RI adalah kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowding.
Menurut Tonny, tambahan anggaran perlu diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk menekan praktik peredaran narkoba yang masih terjadi di dalam lapas.
Tonny menilai, pembangunan fasilitas pemasyarakatan berkonsep mega prison dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang.
“Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung narapidana berisiko tinggi dan pelaku kejahatan berat dalam satu kawasan dengan pengamanan khusus,” cetus Tonny.
Menurut Tonny, lokasi yang paling memungkinkan untuk pengembangan mega prison adalah di kawasan Nusakambangan karena telah memiliki lahan dan infrastruktur dasar pemasyarakatan.
“Tidak perlu lagi mencari lahan baru karena di Nusakambangan masih tersedia lokasi yang dapat dikembangkan,” tegas Tonny.
Tonny menambahkan, pemindahan narapidana kategori high risk ke fasilitas khusus di Nusakambangan diharapkan dapat mengurangi kepadatan lapas di berbagai daerah sekaligus meminimalkan potensi tindak kejahatan yang dikendalikan dari dalam penjara.
Meski mengakui kondisi fiskal pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan, Tonny tetap optimistis usulan tambahan anggaran tersebut dapat memperoleh persetujuan dari pemerintah dan Badan Anggaran DPR.
Menurut Tonny, kebutuhan anggaran yang diajukan Kementerian Imipas telah disusun secara realistis dan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Jika tidak dipenuhi, sambung Tonny, pelaksanaan program kementerian berpotensi terhambat, termasuk pencapaian target pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
“Kami sangat optimistis bahwa usulan yang disampaikan kementerian ini dapat diterima pemerintah sebagai bagian dari upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden,” tukas Tonny.
Komisi XIII DPR RI pada prinsipnya menyetujui pagu indikatif sekitar Rp20 triliun bagi Kementerian Imipas serta mendukung tambahan anggaran Rp5 triliun yang diusulkan.
“Tambahan dana tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan, mengurangi overcrowding lapas, serta menekan peredaran narkoba dan berbagai pelanggaran lainnya di lingkungan pemasyarakatan,” pungkas Tonny Tesar. VN-DAN
