JAKARTA – VANUSNEWS.COM | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri hilirisasi nasional melalui kebijakan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.
Menurut Bahlil, keberhasilan program hilirisasi yang telah menyerap investasi besar harus didukung kepastian pasokan bahan baku dari sumber daya alam (SDA) domestik.
Untuk itu, pemerintah akan menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi industri dan volume produksi yang disetujui dalam RKAB.
“Dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan terkait hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya Kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Bahlil, keseimbangan tersebut penting agar industri pengolahan dan pemurnian dapat beroperasi secara optimal tanpa menghadapi risiko kekurangan bahan baku.
Selain untuk mendukung hilirisasi, tutur Bahlil, pemerintah juga terus mencermati perkembangan pasar global, khususnya pada komoditas batu bara.
“Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan fluktuasi harga komoditas dunia menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan produksi nasional,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan, pemerintah akan menerapkan kebijakan relaksasi produksi secara terukur agar dapat memanfaatkan momentum ketika harga komoditas berada pada level yang menguntungkan.
“Atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga,” jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, strategi tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasar sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi seluruh pihak, mulai dari pelaku usaha, negara, hingga masyarakat.
“Maka idealnya pemerintah, pengusaha, maupun rakyat berkepentingan agar harga bagus dan produksi kita juga banyak. Supaya pengusahanya untung, negara untung, rakyat juga mendapat dampak positif,” ucap mantan Menteri Investasi tersebut.
Di sisi lain, Bahlil memastikan tidak ada perubahan aturan bagi perusahaan tambang yang saat ini telah beroperasi.
“Pemerintah tetap mempertahankan regulasi yang berlaku guna memberikan kepastian usaha dan investasi. Bagi pelaku usaha tambang yang existing sekarang tidak ada perubahan aturan apa-apa. Untuk yang ke depan kita juga akan mempergunakan aturan yang sama,” tuntas Bahlil Lahadalia. VN-DAN
