JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Perkembangan geopolitik terbaru di Timur Tengah, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang menewaskan Pemimpin Iran Ali Khamenei menuntut kehati-hatian dan penilaian ulang terhadap berbagai inisiatif internasional di kawasan termasuk Board of Peace (BoP).
Situasi ini secara objektif telah mengubah konteks strategis yang melatarbelakangi pembentukan dan partisipasi dalam forum tersebut.
Karena itu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto meminta Pemerintah Indonesia mengevaluasi secara komprehensif dan sungguh-sungguh keputusan bergabung dalam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini menegaskan sejak awal partisipasi Indonesia dalam berbagai forum global dengan niat konstruktif untuk mendukung stabilitas dan perdamaian.
Dalam isu Palestina, tutur Mulyanto, posisi Indonesia konsisten dan tegas: mendukung kemerdekaan Palestina, penghentian kekerasan, perlindungan rakyat sipil, serta solusi yang adil berdasarkan hukum internasional dan prinsip hak menentukan nasib sendiri.
Namun demikian, imbuh Mulyanto, ketika aktor-aktor kunci dalam suatu arsitektur perdamaian terlibat dalam eskalasi militer besar di kawasan, wajar jika muncul pertanyaan mengenai efektivitas dan kredibilitas forum tersebut.
Menurut Mulyanto, evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP bukanlah sikap emosional, melainkan langkah rasional dalam membaca dinamika baru yang berkembang.
“Indonesia harus memastikan bahwa setiap keterlibatan dalam mekanisme stabilisasi atau keamanan kawasan tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta tidak mengurangi ruang diplomasi Indonesia dalam menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai pihak,” cetus Mulyanto.
Mulyanto menuturkan, perubahan kebijakan strategis di negara-negara besar yang dipengaruhi dinamika politik dan hukum domestik juga menunjukkan tingginya volatilitas tatanan global saat ini.
“Dalam kondisi seperti ini, Indonesia perlu menjaga fleksibilitas dan kemandirian dalam menentukan posisi di berbagai forum internasional,” imbau Mulyanto.
Mulyanto menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan implikasi strategis keanggotaan dalam BoP.
“Jika forum tersebut tidak lagi secara efektif berkontribusi pada de-eskalasi dan penyelesaian konflik secara adil, maka opsi peninjauan ulang, termasuk pembekuan partisipasi, perlu dipertimbangkan secara serius,” ulas Mulyanto.
Pada saat yang sama, Mulyanto meyakini pemerintah terus memonitor perkembangan terbaru secara cermat dan akan mengambil langkah yang bijak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
“Komitmen terhadap perdamaian dunia tetap menjadi pedoman utama, namun harus dijalankan dengan perhitungan strategis yang matang. Indonesia perlu terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang dan jembatan dialog, bukan sekadar bagian dari konfigurasi geopolitik yang tidak memberikan dampak nyata terhadap penghentian kekerasan dan perlindungan sipil,” tegas Mulyanto.
Mulyanto mendorong agar pemerintah menyampaikan hasil evaluasi ini kepada DPR RI dan publik secara terbuka, guna memastikan legitimasi demokratis dan dukungan nasional terhadap setiap keputusan kebijakan luar negeri yang diambil.
“Indonesia akan tetap berdiri pada amanat konstitusi: memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dengan menjaga integritas dan kepentingan nasional dalam setiap langkahnya,” tandas Mulyanto. VN-DAN
