JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan ini ramai disorot partai-partai pendukung pemerintah. Polemik itu muncul ketika sejumlah partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan posisi politik PDIP yang selama ini menyebut diri sebagai partai penyeimbang.
Beberapa elite parpol menilai sikap tersebut belum menunjukkan posisi yang tegas, sementara PDIP menegaskan tetap berada di luar pemerintahan namun akan mendukung kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun turut angkat suara mengenai polemik tersebut.
Menurut AHY, setiap partai politik memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing.
Karena itu, imbuh AHY, perbedaan politik merupakan hal yang biasa dalam sistem demokrasi, namun harus tetap berorientasi pada kepentingan bangsa yang lebih besar.
“Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan,” kata AHY di Parlemen Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
AHY sendiri tidak berniat secara langsung untuk mengomentari polemik tersebut.
AHY justru menyoroti pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada dalam dua posisi berbeda, yakni sebagai partai pendukung pemerintah maupun sebagai oposisi.
“Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu. Tentu masing-masing dengan konsekuensi dengan tantangan yang berbeda-beda,” tutur AHY.
AHY menjelaskan, partai yang berada dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mengawal program-program negara.
Di sisi lain, lanjut AHY, oposisi tetap memegang fungsi penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi,” cetus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.
Menurut AHY, demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui sikap saling meniadakan.
AHY menuturkan, pemerintah membutuhkan masukan dari luar kekuasaan, sementara oposisi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan.
“Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya,” pungkas Agus Harimurti Yudhoyono. VN-DAN
