JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah akan mempengaruhi stabilitas ekonomi.
Menurut Puan, dampak perang yang saat ini tengah berkecamuk di Timur Tengah pastinya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal untuk menjalankan pembangunan.
“Dampak dari konflik geopolitik yang sedang terjadi di Timur Tengah, akan mempengaruhi stabilitas ekonomi global termasuk perekonomian Indonesia,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Puan menyebut di tengah situasi ini, masih ada harapan masyarakat agar negara hadir ciptakan lapangan kerja hingga tingkatkan kesejahteraan.
Dalam hal ini, imbuh Puan, DPR RI akan pastikan kemampuan fiskal APBN 2026 tetap terjaga.
“Dalam konteks tersebut, maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat; kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” sebut Puan.
Puan mengatakan, pemerintah harus bisa menjaga ketahanan fiskal untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu politik anggaran Pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya, mendapat pekerjaan, Penghasilannya meningkat, mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas; merasa aman dan tentram,” tegas Puan.
Perintah Siaga 1 Panglima TNI
Sementara itu, menanggapi ramai perintah Siaga 1 yang dikeluarkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Puan mengatakan komisi yang bermitra dengan TNI yakni Komisi I DPR RI akan mendalami surat telegram Panglima tersebut.
“Ya, terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan.
Puan mendukung langkah TNI untuk selalu siaga, namun dirinya meminta TNI memberikan penjelasan konkret ke publik setelah perintah itu menuai sorotan.
“Dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun, kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas, nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait,” tandas Puan Maharani.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya agar melaksanakan siaga tingkat 1 guna mengantisipasi perkembangan situasi dalam negeri akibat dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
TNI menyebut langkah ini ditempuh sesuai dengan tugas pokok TNI.
Adapun perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. VN-SAP
