JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy mengaku geram atas kebijakan pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Gus Rivqy, pemadaman tersebut dilakukan tanpa disertai penjelasan yang utuh dan transparan kepada masyarakat mengenai penyebab sebenarnya.
“Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Katanya bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah,” kata Gus Rivqy di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
“Dan sampai sekarang juga belum dijelaskan secara terang apakah persoalannya bersifat teknis atau memang terkait pasokan batu bara,” sambung Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu.
Politisi PKB itu mengaku menerima banyak laporan dari konstituen di berbagai daerah yang mengeluhkan pemadaman listrik mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Bahkan, lanjut Gus Rivqy, durasi pemadaman disebut cukup lama sehingga mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha.
“Saya mendapat laporan dari banyak sekali konstituen yang mengeluhkan pemadaman tanpa ada informasi sebelumnya. Ujug-ujug padam dan durasinya juga cukup lama. Ini saya kira menjadi catatan penting yang tidak boleh lagi terjadi. Apa susahnya sih memberikan informasi kepada publik dan menjelaskan alasannya kenapa bisa terjadi pemadaman?,” tegas Gus Rivqy.
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik.
“Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat secara keseluruhan,” ujar Gus Rivqy.
Karena itu, Gus Rivqy, meminta PLN memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang.
Selain itu, imbau Gus Rivqy, PLN juga harus memperbaiki sistem komunikasi publik dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
Setiap kali listrik padam, sesal Gus Rivqy, ada banyak pihak yang dirugikan.
“Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal,” imbuh Gus Rivqy.
“Kejadian serupa harus menjadi evaluasi serius bagi PLN agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik serta kepercayaan publik terhadap perusahaan penyedia listrik negara tetap terjaga,” tutup Rivqy Abdul Halim. LN-DAN
