Jakarta, Vanusnews.com – Raker Kemenhut dan Komisi IV DPR RI memberikan kesimpulan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau orang sehingga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera.
“Hasil Raker nomer 3 di sebutkan bahwa Kemenhut di minta segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tambang illegal. Artinya segera itu ya secepatnya, mungkin maksimal 1 bulan ya. Itu pendapat saya,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping.
Menurut Riyono, kerusakan alam hebat dan korban meninggal dunia yang mencapai 800 orang lebih membawa duka nasional.
Riyono menuturkan, banyak daerah yang terisolir dan belum mampu di jangkau oleh bantuan pemerintah dan relawan.
“Kerugian material bisa mencapai Rp10 triliun lebih, baik infrastruktur ataupun sektor ekonomi. Raker memberikan gambaran, paparan Menhut belum sepenuhnya memuaskan wakil rakyat. Angka dan data lapangan perlu divalidasi, faktanya kerusakan bencana ini sangat besar. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan, tapi tugas Kemenhut harus juga cepat” tambah Riyono.
Video viral log kayu yang terbawa banjir diduga hasil illegal logging yang dilakukan oleh pemegang izin usaha, namun justru melakukan tindakan illegal dengan penebangan dan membuka tambang.
“Sampai sekarang Kemenhut belum bisa jelaskan, siapa pemilik kayu-kayu yang terbawa oleh arus banjir ini? Apakah dari aktivitas illegal atau legal? Mungkin jumlahnya bisa ratusan kubik? Semua belum jelas sampai saat ini,” tukas Riyono.
Riyono menyayangkan, Menhut Raja Juli hanya menyebutkan ada 12 obyek hukum yang sedang dalam proses, namun tidak diberitahukan siapa saja mereka itu.
“Menhut harus tegas dan cepat, waktu 30 hari bersamaan dengan dimulainya kembali masa sidang DPR tahun 2026. Jangan sampai dalam Raker 2026 belum ketemu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sehingga bencana besar ini,” tutup Riyono Caping.
