Jakarta, Vanusnews.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyoroti rencana Danantara yang akan menggelontorkan dana sebesar Rp20 triliun untuk investasi di sektor peternakan ayam broiler dan petelur.
Menurut pria yang kerap disapa Gus Rivqy ini, kebijakan tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak mengancam keberlangsungan peternak mandiri, khususnya peternak ayam petelur.
“Ini menjadi keresahan di kalangan peternak, terutama peternak telur mandiri. Mereka khawatir akan terdesak oleh peternakan besar yang akan dimodali Danantara,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Gus Rivqy mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman masa lalu ketika masuknya investasi besar di sektor ayam pedaging justru membuat peternak kecil gulung tikar.
“Dulu, ketika investasi besar masuk ke ayam pedaging, hampir semua peternak kecil ambruk. Hanya sedikit yang mampu bertahan, itu pun karena memiliki pasar langsung. Selebihnya berubah menjadi pekerja bagi perusahaan besar—mulai dari bibit, pakan, hingga vaksin dikendalikan oleh korporasi. Margin keuntungannya pun sangat kecil,” papar Gus Rivqy.
Lebih lanjut, Gus Rivqy menjelaskan peternak ayam petelur (layer) relatif lebih mampu bertahan karena sebagian besar masih dikelola secara mandiri.
Meski begitu, lanjut Gus Rivqy, persoalan monopoli bibit dan pakan masih menjadi tantangan serius.
“Peternak layer ini sebenarnya menjadi tulang punggung kemandirian pangan protein hewani kita. Tapi kalau Danantara ikut masuk ke sektor ini tanpa perhitungan matang, dua-duanya bisa gulung tikar. Karena itu, kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak mematikan peternak mandiri,” jelas Gus Rivqy.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Danantara, Gus Rivqy meminta agar kebijakan investasi diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di sektor peternakan, bukan sekadar menambah pemain besar.
“Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama, pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC) yang saat ini sulit diakses. Kedua, Intervensi terhadap ketersedian pakan ternak yang terjangkau dan berkualitas, sebab sementara ini mahal dan sulit didapat. Ketiga, jika ingin masuk ke produksi, sebaiknya diarahkan ke provinsi yang masih defisit produksi, bukan yang sudah surplus,” saran Gus Rivqy.
Komandan Pusat DKP Panji Bangsa itu juga mengingatkan bahwa produksi telur nasional saat ini sebenarnya sudah surplus.
“Data menunjukkan, produksi telur kita mencapai 6,5 juta ton, sementara kebutuhan nasional hanya sekitar 6 juta ton. Jadi arah investasi harus tepat, agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang justru merugikan peternak kecil,” pungkas Abdul Rivqy Halim.
