JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin mempertanyakan kredibilitas Indonesia untuk tampil sebagai mediator konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS).
Pasalnya, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai membuat posisi diplomasi RI tidak lagi sepenuhnya netral.
Hasanuddin menilai niat Presiden RI Prabowo Subianto menjadi fasilitator dialog ke Teheran memang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi.
Namun, langkah tersebut dinilai memerlukan kalkulasi matang agar tidak menimbulkan risiko diplomatik.
“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Salah satu persoalan utama, lanjut Hasanuddin, ihwal penerimaan dari pihak-pihak yang berkonflik.
Menurut Hasanuddin, mediator harus diterima oleh kedua belah pihak agar proses dialog dapat berjalan efektif.
“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP (Board of Peace), sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ucap Hasanuddin.
Hasanuddin juga menyoroti kesiapan pemerintah jika benar-benar mengambil peran sebagai fasilitator konflik internasional.
Dirinya mengingatkan proses mediasi membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan sekadar simbol politik.
“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?,” tanya Hasanuddin.
Hasanuddin juga meminta pemerintah menjelaskan kepentingan nasional yang menjadi dasar langkah diplomasi tersebut.
Menurut Hasanuddin, setiap peran besar di panggung internasional harus memiliki manfaat yang jelas bagi Indonesia.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegas Politisi PDIP ini.
Hasanuddin menilai, Indonesia justru lebih relevan mengambil peran sebagai mediator di kawasan Asia Tenggara, seperti konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, dibandingkan konflik di Timur Tengah.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” pungkas Hasanuddin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyusul serangan AS dan Israel ke Iran. Bahkan, Presiden disebut siap bertolak langsung ke Teheran apabila diperlukan. VN-DAN
