TANJUNGSELOR, VANUSNEWS.COM | Guna memastikan hak anak atas pengasuhan dan pendidikan dini terpenuhi secara layak dan aman, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Utara Hj, Rahmawati Zainal, S.H, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat penitipan anak (Daycare) yang tersebar diwilayah ibu kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, Jum’at (01/05/26) kemarin.
Kunjungan kerja yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 14.00 WITA ini menyasar tiga Daycare yang cukup representatif di kecamatan Tanjung Selor Timur dan Barat.
Kehadiran istri dari Gubernur Kaltara, Dr H Zainal A Paliwang S.H., M.Hum, ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya sistemik untuk memetakan kesiapan lembaga pengasuhan anak usia dini di tengah meningkatnya angka ibu bekerja di Provinsi berjuluk Benuanta tersebut.
“Kita ingin memastikan bahwa fasilitas dan pelayanan di tempat – tempat penitipan anak di Tanjung Selor ini berjalan sesuai prosedur yang tepat. Anak-anak kita adalah aset masa depan. Tidak boleh ada kelonggaran dalam hal keselamatan, dan tumbuh kembang mereka,” tegas Rahmawati saat ditemui sesuai meninjau ruang bermain salah satu Daycare.
Dalam kunjungannya, Rahmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu tingkat Provinsi itu menyoroti beberapa aspek vital. Mulai dari rasio jumlah pengasuh terhadap anak, kebersihan mainan dan alat makan, ketersediaan ruang isolasi sementara untuk anak yang sakit, hingga standar gizi makanan yang diberikan.
Di Daycare Ceria Bunda, misalnya, ia sempat menghentikan sejenak aktivitas di dapur. Ia menanyakan secara rinci soal menu harian, sumber bahan makanan, hingga cara penyimpanan susu dan ASI perah yang dititipkan orang tua.
“Apakah ada catatan khusus untuk anak yang alergi ? Bagaimana prosedur jika anak tiba-tiba demam atau jatuh saat bermain? Ini semua harus tertulis dan difahami seluruh staf. Bukan sekedar administrasi, ini urusan nyawa dan kesehatan anak,” ujarnya.
Salah seorang pengelola, Siti Hadijah (41), mengakui bahwa kedatangan tim dari tingkat provinsi membuat mereka makin waspada.
“Sebenarnya kami sudah berusaha mengikuti standar dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Tapi masukan dari ibu ketua tadi soal perlunya buku catatan medis harian anak itu sangat penting . Selama ini kami hanya lisan kalau ada anak yang sakit” ungkap Siti Hadijah.
Dari tiga lokasi yang dikunjungi, Rahmawati mengapresiasi dua Daycare yang dinilainya sudah cukup baik dalam hal kebersihan dan rasio pengasuh.
Namun disalah satu Daycare yang berlokasi di kawasan padat penduduk Kelurahan Tanjung Selor Hilir, tim menemukan sejumlah catatan.
Beberapa mainan terlihat sudah usang dan tidak dicuci secara berkala,. Selain itu, tidak tersedia kotak P3K yang lengkap dan kamar mandi anak yang licin tanpa alas anti-selip.
“Ini catatan penting untuk kita tindak lanjuti. Bukan berarti kita langsung menutup, tapi kita dampingi. Saya minta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Kesehatan untuk segera memberikan pelatihan darurat bagi seluruh pengelola Daycare di Tanjung Selor,” pinta Rahmawati kepada kepala DP3A
Rahmawati juga menyoroti pentingnya pelatihan Pertolongan Pertama Pada Anak (PPA) dan teknik menangani anak- anak dengan kebutuhan khusus.
“Tidak semua Daycare siap menerima anak berkebutuhan khusus. Itu juga harus jelas karena jangan sampai Otang tua tidak diberi tahu,” tambahnya.
Sidak Ini dilatar belakangi oleh data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaltara yang menunjukkan peningkatan jumlah ini bekerja di wilayah perkantoran Tanjung Selor.
Dalam dua tahun terakhir, permohonan izin pendirian Daycare meningkat tiga kali lipat, namun belum semuanya mengantongi sertifikat kelayakan operasional dari Dinas Sosial .
Koordinator Perlindungan Anak DP3A Kaltara, Maria Goreti S.Sos, yang turut mendampingi, mengungkapkan bahwa saat ini baru 6 dari 12 Daycare yang terdaftar secara resmi memiliki izin lengkap dan melalui verifikasi lapangan.
“Banyak Daycare yang beroperasi hanya berdasarkan kepercayaan tetangga. Padahal jika terjadi kecelakaan, tidak ada jaminan hukum maupun medis. Kunjungan ibu Ketua Tim Pembina Posyandu ini sekaligus menjadi momentum percepatan registrasi dan pembinaan,” jelas Maria
Para pengelola Daycare yang dikunjungi menyambut positif langkah tersebut. Ketua Asosiasi Daycare se-Tanjung Selor, Rahmi Fadillah, mengatakan bahwa pihaknya selama ini kesulitan mendapatkan standar prosedur tertulis yang seragam dari pemerintah.
“Kami kadang bingung, mengacu ke Dinas mana. Dinas Pendidikan bilang urusan PAUD, Dinas Sosial bilang urusan Kesejahteraan, Dinas Kesehatan bilang urusan higienitas. Dengan turunnya ibu Rahmawati, kami berharap ada koordinasi lintas Dinas yang jelas,” harap Rahmi.
Diakhir kunjungan, Hj Rahmawati Zainal menegaskan akan membawa hasil temuan ini dalam rapat koordinasi terbatas bersama Dinas Sosial, DP3A, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kaltara pekan depan.
“Kita targetkan dalam tiga bulan kedepan, setiap Daycare di Tanjung Selor wajib memiliki sertifikat layak operasi yang dikeluarkan bersama. Kita juga akan membuka posko pengaduan masyarakat untuk laporan terkait pelayanan Daycare yang tidak layak. Karena prosedur yang tepat adalah harga mati. Tidak ada tawar- menawar untuk keselamatan anak-anak kita,” pungkasnya.
Usai inspeksi, rombongan langsung menuju kantor Posyandu Provinsi untuk mengevaluasi data pendukung pelayanan ibu dan anak, seraya menegaskan komitmen bahwa pembangunan Kaltara tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia sejak dini. VN-ARM
