NUNUKAN, VANUSNEWS.COM | Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemeringah Daerah (RKPD) pada tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (30/03/26)
Kegiatan ini di buka langsung oleh H Irwan Sabri S.E sebagai Bupati Nunukan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus S.Sos, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Nunukan, Forkopimda, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta para kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, akademisi hingga pelaku usaha.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan A Fajrul Syam S.H, yang ikut dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa dalam rapat RKPD ini membahas pentingnya Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor riil sebagai kunci pertumbuhan ekonomi kabupaten Nunukan pada tahun 2027.
Pertemuan tersebut menyoroti berbagai kendala lapangan, mulai dari dampak cuaca ekstrim hingga buruknya akses jalan yang menghambat distribusi komoditas unggulan.
Krisis Budidaya rumput laut dan usulan nursery sektor Perikanan, khususnya budi daya rumput laut, menjadi salah satu topik hangat. Kondisi cuaca ekstrim dilaporkan telah merusak pondasi rumput laut diwilayah Kepulauan, yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.
Sebagai solusi, pemerintah didorong untuk segera menyediakan fasilitas nursery (Pembibitan) mandiri.
“Kita perlu memiliki nursery bibit sendiri melalui metode kultur jaringan agar kualitas rumput laut kita tetap terjaga” ujar Andi Fajrul.
Ia menambahkan bahwa Infrastruktur jalan dan jembatan yang memprihatinkan, maka pertumbuhan ekonomi dinilai tidak akan maksimal selama akses logistik masih terhambat. Seperti kondis jembatan Jeramba dan jalan menuju rumah ikan yang rusak, yang berdampak langsung pada fluktuasi harga ditingkat pedagang.
“Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Krayan. Akses jalan yang buruk, baik di Krayan Timur maupun akses jalan disekitarnya, membuat komoditas pertanian seperti Nanas dan Padi sawah seringkali rusak karena tidak dapat terangkut tepat waktu,” tambahnya.
Selain itu Pembangunan Laporan Keuangan menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk tahun 2027 di prediksi sangat terbatas, yakni hanya sekitar 11%.
Sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai dan pengeluaran wajib (Mandatory Spending).
Keterbatasan ini dikhawatirkan akan memperlambat intervensi bantuan sosial dan program prioritas lainnya.
Oleh karena itu, muncul usulan pembentukan Tim Advokasi Kabupaten untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur vital. Misalnya saja Peningkatan status bandara dan transportasi udara di Krayan,
Pembangunan Pos Lintas Batas Negas (PLBN) untuk mengawasi arus barang keluar – masuk, Perbaiki fasilitas Sanitasi (WC) di sekolah-sekolah wilayah Krayan Timur yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
Selain infrastruktur fisik, masalah sosial seperti pengelolaan sampah juga menjadi catatan penting, khususnya diwilayah Nunukan Selatan.
Tumpukan sampah di sepanjang akses jalan menuju Mamolo dinilai merusak pemandangan dan memerlukan respon cepat dari pemerintah setempat, baik dari tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Andi Fajrul berharap bahwa pertemuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan agar target pertumbuhan ekonomi di masa depan dapat tercapai secara merata hingga diwilayah pelosok. VN-ARM
