JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipatif menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang pada tahun ini.
Menurut pria yang akrab disapa Miko ini, pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak kemarau mulai terasa di lapangan.
Menurut Miko, perencanaan mitigasi harus dilakukan sejak dini agar potensi risiko seperti kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan sektor pertanian dapat diminimalisir.
“Manajemen risiko atas dampak kemarau saya kira harus disiapkan jauh hari, apalagi di daerah yang memang sensitif terhadap perubahan iklim. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampak musim kemarau tahun ini tidak membawa risiko yang fatal,” kata Miko di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Miko menilai peringatan yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar bagi kementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Lebih lanjut, Miko menekankan dua langkah utama menjaga debit air di permukaan tanah.
Pertama, sebut Miko, memperluas upaya reboisasi serta membangun waduk dan embung sebanyak mungkin untuk menampung air hujan agar tidak langsung terbuang ke laut.
Kedua, tutur Miko, memperbanyak pembangunan sumur resapan di berbagai wilayah, baik di kawasan hunian, lahan pertanian, maupun kawasan hutan, sehingga air dapat terserap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah.
“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan air melalui optimalisasi waduk, embung, dan jaringan irigasi yang ada. Selain itu, program distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan juga harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu situasi darurat,” tegas Miko.
Miko juga menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penyebaran informasi iklim kepada masyarakat serta pemerintah daerah agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Miko mengimbau, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait harus diperkuat.
“Informasi iklim dari BMKG harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di lapangan agar masyarakat, terutama petani dan wilayah yang rentan kekeringan, bisa melakukan penyesuaian lebih awal,” tambah Miko.
“Dengan langkah mitigasi yang terencana dan koordinasi yang kuat, maka potensi dampak kemarau panjang tahun ini dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi krisis yang merugikan masyarakat,” tutup Sudjatmiko.
Sebelumnya, BMKG memprediksi sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki musim kemarau mulai April 2026. Musim kemarau diawali di Nusa Tenggara dan bertahap dialami di wilayah lain.
“Awal musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April, yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia, sebanyak 699,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Kantor BMKG di Jakarta, Rabu kemarin. VN-DAN
