Jakarta, VanusNews.com | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan zona nilai tanah (ZNT) dan implikasinya bagi peningkatan PBB perkotaan dan pedesaan di berbagai daerah.
Menurut Nusron, kebijakan ZNT Kementerian ATR/BPN sesuai dengan Perpres no 176 tahun 2024 tentang Kementerian ATR jo Perpres no 177 tahun 2024 tentang BPN dan Permen ATR/BPN no 6 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Kementerian ATR/BPN.
“Penyelenggaraan informasi nilai tanah, pengembangan penilaian, pemanfaatan nilai tanah merupakan salah satu fungsi Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN yaitu melalui pembuatan dan pembaruan peta ZNT,” kata Nusron saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Nusron mengungkapkan, sampai dengan saat ini cakupan peta ZMT Kementerian ATR/BPN seluas 43.285.424 hektar atau setara dengan 63,21 persen dari budi daya seluas 68.475.673 hektar.
“Pada Pulau Kalimantan, Papua, dan NTT cakupan peta ZNT di ketiga pulau tersebut adalah nol hingga 40 persen di bawah rata-rata luas cakupan nasional,” beber Nusron.
Peta ZNT sendiri, jelas Nusron, merupakan gambaran nilai tanah yang relatif sama dalam suatu zona tertentu dari sekumpulan bidang tanah.
“Batasannya sesuai bidang tanah mempunyai perbedaan nilai satu dan lainnya berdasarkan analisis metode perbandingan harga pasar dan biaya ditampilkan dalam peta ZNT,” beber Nusron.
Nusron mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) no 128 tahun 2015 tentang tarif pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BTN beberapa lanang tetap menggunakan peta ZNT sebagai tarif layanan yaitu pendaftaran surat keputusan perpanjangan hak atas tanah.
Nusron menuturkan, kontribusi ZNT terhadap pelayanan pertanahan rata-rata 47 persen per tahun.
“Hal ini menandakan dengan empat layanan yang menggunakan ZNT tersebut telah berkontribusi secara signifikan terhadap optimalisasi penerimaan PNBP Kementerian ATR/BPN secara nasional,” tukas Nusron Wahid. VN-DAN
