JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Polri mengenai masa jabatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berlangsung alot.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif (Eddy) Hiariej yang mewakili pemerintah menginginkan Anggota Kompolnas menjabat selama 4 tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.
Namun, usulan pemerintah tersebut mendapat sejumlah penolakan dari beberapa Anggota Komisi III DPR RI.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Safaruddin menawarkan opsi hanya 1 periode untuk masa jabatan 5 tahun.
Usul tersebut langsung mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP lainnya Mercy Chriesty Barends dengan alasan regenarsi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berasumsi anggota Kompolnas melekat dengan presiden selama 5 tahun.
“Kalau presiden terpilih kembali tidak masalah, kalau presidennya baru kan jadi aneh juga,” ujar Habiburokhman.
Wamen Eddy pun beralasan pihaknya memilih opsi masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode karena disamakan dengan Komisi Kejaksaan (Komjak).
“Karena Kompolnas equivalen dengan Komjak sama-sama pengawas enegak hukum. Komjak itu 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Nanti jangan sampai dikatakan ada diskriminasi mengapa Komjak 4 tahun dapat dipilih kembali, sedangkan Kompolnas 5 tahun untuk sekali periode,” sebut Wamen Eddy.
Akhirnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menginterupsi dan berujar, dalam DIM tertulis 4 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 periode.
“Ya tentunya apabila kinerjanya baik maka dapat dipilih kembali, kalau tidak ya tidak mungkin dipilih kembali. Semua kan tergantung presiden sebagai usernya, jadi semua kembali kepada presiden,” timpal Rano.
Akhirnya pemerintah yang diwakili Wamen Eddy Hiariej mencapai kesepakatan dengan Komisi III DPR RI mengenai masa jabatan anggota Kompolnas, yakni selama 4 tahun dengan opsi dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 1 periode. VN-DAN
