JAKARTA, LIRANEWS.COM | Menyikapi pecahnya perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) sejak dua hari lalu, Ketua MPP PKS Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, salah satunya terkait stabiltas harga minyak dunia yang akan berpengaruh terhadap harga BBM dalam negeri.
Mulyanto mengatakan, eskalasi konflik antara AS dan Iran bukan sekadar isu luar negeri, namun berpotensi memberikan tekanan besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
Sebagai negara net importer minyak, tutur Mulyanto, Indonesia sangat sensitif terhadap setiap gejolak harga energi dunia, karena itu pemerintah dan DPR RI penting untuk menyiapkan langkah mitigasi.
Mulyanto menilai, ketegangan di Timur Tengah akan meningkatkan risiko gangguan pasokan, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
“Gangguan pada jalur ini dapat mendorong harga minyak melonjak hingga di atas USD100 per barel dalam skenario terburuk. Meskipun ada rencana pengalihan sumber impor minyak Indonesia dari Timur Tengah ke AS, namun tetap saja kenaikan harga minyak global tetap berlaku,” ujar Mulyanto.
Menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini, Indonesia saat ini memenuhi sekitar 60 hingga 65 persen kebutuhan minyak melalui impor.
“Kenaikan harga global akan langsung meningkatkan biaya impor energi. Konsekuensinya, tekanan terhadap APBN atau beban fiskal untuk subsidi dan kompensasi energi akan meningkat secara signifikan,” ulas Mulyanto.
Apalagi, lanjut Mulyanto, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Angka ini, ungkap Mulyanto, lebih rendah dibandingkan dengan ICP pada APBN 2025 yang dipatok sebesar US$82/barel.
“Kalau setiap kenaikan crude sebesar USD10 per barel diasumsikan akan menaikkan beban fiskal sebesar Rp35-40 triliun, maka kenaikan harga crude menjadi USD100 per barel (naik USD30 per barel dari asumsi APBN 2026), diperkirakan akan menambah beban APBN sebesar Rp105-120 triliun,” tutur Mulyanto.
“Bisa dibayangkan tambahan beban fiskal bagi kita bila harga minyak global melampaui USD100 per barel,” sambung Mulyanto.
Selain itu, lanjut Mulyanto, kenaikan harga energi akan memicu inflasi harga pangan, transportasi, dan logistik.
“Dampaknya berlapis, karena pemerintah juga harus menambah anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Di samping itu, perang juga dapat memicu gejolak nilai tukar,” terang Mulyanto.
Dalam situasi krisis global, jelas Mulyanto, dolar AS akan menguat.
“Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri. Hal ini memperbesar tekanan terhadap pembiayaan APBN,” sebut Mulyanto.
Karena itu, cetus Mulyanto, perang AS–Iran ini bukan sekadar isu luar negeri, namun menjadi ancaman bagi stabilitas fiskal dan ekonomi nasional.
“Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi, reformasi subsidi, serta membangun cadangan strategis minyak untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak global,” tukas Mulyanto.
Untuk itu, Mulyanto mengimbau pemerintah dan DPR RI harus bersikap antisipatif, bukan reaktif.
“Tanpa langkah strategis, setiap konflik global akan terus menjadi beban APBN. Ketahanan energi adalah kunci stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti,” tandas Mulyanto. VN-DAN
