JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar kebijakan menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi tidak mengorbankan kesehatan finansial PT Pertamina (Persero).
Penunjukan Pertamina untuk menanggung seluruh beban selisih harga dinilai menempatkan perusahaan plat merah tersebut dalam posisi yang sangat menantang.
Gus Rivqy menekankan, pemerintah harus segera memberikan kejelasan mengenai skema kompensasi agar beban tersebut tidak mengganggu operasional Pertamina dalam jangka panjang.
Ketidakjelasan perhitungan dinilai dapat berdampak sistemik pada sektor energi nasional secara keseluruhan.
“Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga mentah dunia menempatkan PT Pertamina dalam posisi yang cukup menantang secara finansial. Maka dibutuhkan kejelasan skema keputusan ini dari pemerintah, termasuk perhitungan beban kompensasi dan dampaknya terhadap sektor energi nasional secara transparan dan terukur,” papar Gus Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Gus Rivqy juga menggarisbawahi peran krusial Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan ketahanan APBN.
Dirinya mendesak agar alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dipastikan tersedia dalam jumlah yang memadai agar tidak terjadi hambatan arus kas pada perusahaan pelaksana.
“Kemenkeu harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara. Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan,” papar Gus Rivqy.
Lebih lanjut, Gus Rivqy meminta agar pemerintah tidak bersikap kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga.
Evaluasi berkala, imbuh Gus Rivqy, menjadi harga mati untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan kondisi riil di pasar global maupun domestik.
“Pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” tukas Gus Rivqy
Kita harus sangat hati-hati dalam melihat sejauh mana kekuatan fiskal kita mampu menahan guncangan eksternal tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat,” Rivqy Abdul Halim. VN-DAN
