Jakarta, Vanusnews.com – – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menyatakan, dirinya siap menghadapi laporan polisi karena menolak Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.
Hal ini disampaikan menjawab laporan yang disampaikan kelompok pembela Soeharto ke Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.
Bahkan menurut Ribka, kalau proses ini berlanjut sampai di pengadilan dirinya sama sekali tak gentar, lantaran masih ada jutaan korban dan keluarga korban kejahatan Soeharto yang siap bersaksi.
“Masih banyak korban 65, korban Penembakan Misterius (Petrus), Korban Tanjung Priuk, Lampung, Aceh dan Papua, bahkan Timor Leste yang siap bersaksi. Korban penculikan pun bahkan sekarang bekerja dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Lengkapnya silahkan google saja sendiri deh. Percuma ditutupi karena rakyat sudah cerdas,” ujar Ribka.
Ribka mengingatkan, negara pun telah mengakui telah terjadi 12 peristiwa pelanggaran HAM Berat yang mengorbankan rakyat.
“Presiden Jokowi atas nama negara secara resmi telah mengakui dan menyesali atas 12 pelanggaran HAM berat dari Aceh sampai Papua,” tutur Ribka.
Ribka menegaskan di negara demokrasi seperti saat ini semua orang bebas berpendapat, walaupun negara punya sikap sendiri sehingga tidak perlu merusak demokrasi yang sudah disepakati karena berbeda pendapat.
“Pendapat anda boleh berbeda dengan saya. Pandangan Presiden Jokowi tentang pelanggaran HAM Berat saja bisa berbeda dengan Presiden Prabowo yang mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Silahkan adu data dan fakta, agar bangsa ini cerdas,” tuntas Ribka Tjiptaning.
