Jakarta, Vanusnews com – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah minta agar Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) difokuskan atasi nelayan miskin.
Menurut Rina, saat ini jutaan nelayan masuk kategori miskin ekstrim.
“Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Kelompok ini harus menjadi sasaran utama program KNMP yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar meningkat kesejahteraannya dan terbebas dari kemiskinan,” ujar Rina.
Rina mengatakan, sebagian besar kelompok miskin di wilayah pesisir merupakan para nelayan.
“Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jumlah nelayan pada 2023 sebanyak 2,4 juta jiwa. Sebanyak 85 persen adalah nelayan kecil,” ungkap Rina.
Oleh sebab itu Rina meminta program KNMP harus sesuai dengan kebutuhan nelayan miskin tersebut.
“Berdasarkan paparan KKP pada tahun 2025 dibangun 65 lokasi, dan tahun 2026 sebanyak 250 lokasi. Kami berharap anggaran yang cukup besar ini dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik untuk benar-benar menyejahterakan nelayan,” ujar Legislator asal Dapil Jawa Barat X ini.
Rina menambahkan, tekanan hidup nelayan yang berada di wilayah pesisir semakin berat dengan adanya perubahan iklim.
Selain itu, lanjut Rina, ketergantungan pada mata pencaharian mencari ikan di laut, keterbatasan modal sehingga terlilit hutang kepada tengkulak, kemampuan mengolah hasil laut yang rendah serta ketersediaan infrastruktur dan keterbatasan akses pasar menjadikan nelayan tidak mampu menjadi aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ditanah air.
“Program KNMP perlu diiringi dengan intervensi kebijakan yang berpihak kepada nelayan miskin agar bisa memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan pokok kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan. Kementerian KKP juga perlu mendengar berbagai keluhan nelayan,” tutur Rina.
Sebagaimana diungkapkan saat diterima audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI, para nelayan membutuhkan berbagi bantuan untuk melaut seperti kemudahan mendapatkan solar untuk perahu motor, bantuan peralatan penangkapan ikan, es balok untuk menjaga kesegaran ikan.
Selain itu, para nelayan juga membutuhkan bantuan modal kerja, jaminan harga pasar yang stabil, cold storage serta pendampingan hilirisasi produk kelautan dan perikanan.
Sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah.
Berdasarkan paparan KKP, beber Rina, pada 2026 produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton, nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 6,7 miliar dan pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) sekitar 4 – 6 persen.
“Tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah menjadikan nelayan aktor utama dan menikmati kesejahteraan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” pungkas Rina Sa’adah.
