JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Center For Budget Analisis (CBA) menyoroti anggaran besar yang digunakan untuk empat acara rutin tahunan di kediaman Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati H. Gamalis. Empat agenda tersebut meliputi buka puasa bersama, open house Idul Fitri, halal bihalal, hingga open house Idul Adha yang disebut selalu digelar meriah setiap tahun.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai kemewahan acara tersebut justru membebani rakyat karena seluruh biaya disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau, yang berasal dari pajak masyarakat.
“Empat acara ini, anggaran bukan dikeluarkan dari kantong pribadi Wakil Bupati H. Gamalis atau Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Tapi diambil dari APBD Kabupaten Berau untuk menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan, dan kudapan atau snack,” tegas Jajang Nurjaman dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Menurut Jajang, total anggaran untuk empat kegiatan tersebut pada tahun 2026 mencapai Rp2,3 miliar. Angka ini dinilai sangat fantastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2025, keempat acara tersebut hanya menelan anggaran pajak sebesar Rp355 juta saja. Berarti dari tahun 2025 ke tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp2 miliar,” jelasnya.
Lonjakan anggaran itu, kata dia, menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Ia menilai kenaikan tersebut sulit diterima akal sehat apabila tidak disertai penjelasan yang transparan.
“Artinya, dalam waktu satu tahun saja, biayanya naik lebih dari Rp2 miliar. Sungguh kenaikan yang luar biasa—seolah-olah beras, daging, dan bahan makanan lainnya tiba-tiba berubah menjadi barang mewah yang harganya meroket tajam,” sindir Jajang.
Ia juga menyoroti bahwa kemewahan jamuan yang tersaji dalam acara-acara tersebut bukanlah bentuk pengorbanan pribadi pejabat daerah, melainkan dibebankan kepada masyarakat melalui APBD.
Menurutnya, jika acara tersebut bersifat pribadi atau seremonial keluarga pejabat, maka pembiayaannya seharusnya tidak menggunakan uang rakyat.
“Atau mungkin resep masakannya diubah menjadi menggunakan bahan-bahan yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat istimewa,” lanjutnya dengan nada kritik.
Atas dasar itu, CBA meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama auditor negara segera membuka penyelidikan terhadap penggunaan anggaran tersebut agar publik mendapatkan kejelasan.
“Maka CBA meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menggandeng auditor negara membuka penyelidikan atas empat acara tersebut. Rakyat tentu ingin tahu, apakah uang yang mereka bayarkan sebagai pajak benar-benar digunakan dengan tepat, atau justru dihabiskan untuk acara-acara yang seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi,” tegasnya.
Jajang menambahkan, sorotan terhadap penggunaan anggaran ini menjadi semakin relevan mengingat Kabupaten Berau masih menghadapi persoalan kemiskinan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Ia menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Berau pada Maret 2025 masih berada di angka 4,44 persen atau setara 12,35 ribu jiwa. Dalam situasi seperti itu, menurutnya, prioritas anggaran seharusnya lebih diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, bukan pada seremoni yang mewah.
“Sementara itu, kita hanya bisa menunggu: apakah tahun depan hidangan yang disajikan akan terasa jauh lebih lezat karena biayanya yang melonjak tajam, atau justru yang terasa hanyalah kepedihan melihat uang rakyat dihabiskan tanpa melihat bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi,” tutup Jajang.
