JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta kembali menggelar Kalibata Bergerak edisi keempat pada Minggu (3/5/2026). Acara ini sekaligus memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh setiap 3 Mei.
Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim mengatakan Hari Kebebasan Pers sedunia merupakan pengingat bagi semua pihak, terutama pemerintah dan pejabat negara untuk menghormati kerja jurnalistik.
“Dalam negara demokrasi, aktivitas jurnalis tak boleh dibatasi, apalagi hingga kekerasan terjadi,” kata Irsyan di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Dalam edisi keempat Kalibata Bergerak, AJI mengusung tema “Ruang Sipil Menyempit, Kebebasan Pers Terjepit.” Bertempat di Sekretariat AJI Jakarta di Kalibata, Jakarta Selatan, acara ini menghadirkan dua sesi kegiatan.
Irsyan menjelaskan sesi pertama berlangsung pada Ahad sore pukul 15.30 WIB dengan acara diskusi publik. Dalam kegiatan ini, AJI menghadirkan akademisi Universitas Andalas Feri Amsari; Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Mustofa Layong; dan Ketua Bidang Kampanye AJI Indonesia Anastasya Andriarti.
Ketiga narasumber itu bakal mengulas bagaimana praktik demokrasi di Tanah Air yang masih jauh panggang dari api serta merumuskan peluang kolaborasi lintas organisasi dan masyarakat.
Sementara itu, sesi kedua yang berlangsung pada pukul 18.30, AJI menghadirkan pegiat hak asasi manusia sekaligus pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Asfinawati. Pada acara ini, Asfinawati bakal berorasi serta menjelaskan kondisi kebebasan sipil, represi jurnalis, dan aneka isu krusial lain.
Irsyan mengatakan, kekerasan jurnalis di Indonesia harus terus disuarakan.
AJI, tutur Irsyan, mencatat tren kekerasan jurnalis sepanjang 2025 meningkat dari 73 kasus pada 2024 menjadi 91 kasus.
“Fenomena ini melanjutkan tren kekerasan jurnalis yang terus meningkat sejak 2021. Kebebasan pers semakin terancam dan memburuk,” sesal Irsyan.
Pada tahun lalu, lanjut Irsyan, kekerasan fisik mendominasi kasus kekerasan jurnalis dengan jumlah 19 kasus.
“Jenis kekerasan lain berupa teror dan intimidasi 17 kasus, ancaman 9 kasus, pelarangan liputan 8 kasus, serangan digital 6 kasus, pembunuhan 1 kasus, dan aneka bentuk lain,” urai Irsyan.
Dari aneka kekerasan itu, beber Irsyan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi pelaku yang paling banyak dengan 19 kasus.
“Sementara, kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan warga 11 kasus, Tentara Nasional Indonesia 11 kasus, orang tidak dikenal 10 kasus, perusahaan 5 kasus, aparat pemerintah 4 kasus, dan para pelaku lain,” beber Irsyan.
Menurut Irsyan, kondisi ini diperparah dengan turunnya Indeks Kemerdekaan Pers yang setiap tahun dirilis Dewan Pers selama empat tahun terakhir.
“Pada 2022, indeks kemerdekaan pers berada di posisi 77, turun menjadi 71 pada 2023 dan 69 pada 2024. Adapun, pada 2025 Indeks Kemerdekaan Pers hanya parkir di posisi 69,44 dengan predikat “cukup bebas”,” ungkap Irsyan.
Irsyan berpendapat, kondisi ini sangat memprihatinkan di tengah negara yang mengakui demokrasi.
Padahal, lanjut Irsyan, kebebasan pers sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Secara spesifik dalam Pasal 18 ayat (1) UU ini menyebutkan, ”Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)—seperti penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran—dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” papar Irsyan.
Di sisi lain, tutur Irsyan, ekosistem pers juga sekarang menghadapi pembungkaman gaya baru, yaitu media kritis tidak dibiarkan besar.
Irsyan menilai, kekuasaan bisa menghentikan keberlanjutan sebuah media dengan menghentikan belanja iklan di perusahaan.
Di tengah situasi itu, kekuasaan menjadi gampang mengendalikan media, termasuk mengambil alih kepemilikan.
“Akibatnya, media yang memiliki tugas kontrol menjadi sekadar hubungan masyarakat atau humas, padahal jurnalis harusnya kritis dan independen,” cetus Irsyan.
Irsyan mengingatkan, kondisi ini perlu dan penting menjadi perhatian bagi seluruh insan pers, akademikus, dan masyarakat sipil untuk mengawal proses demokrasi Indonesia berjalan dengan paripurna.
Irsyan berharap, berbagai elemen masyarakat, organisasi, maupun individu bisa terlibat dalam acara Kalibata Bergerak ini.
“Acara ini terbuka untuk umum dan silakan datang kapan saja untuk meramaikan acara dan mendukung kebebasan pers di Indonesia,” tutup Irsyan Hasyim.
