JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Anggota DPR RI asal Jawa Timur (Jatim) Syafiuddin Asmoro mendukung langkah pemerintah mengembangkan Pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, melalui Kawasan Industri Wiraraja Madura sebagai magnet investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi ekspor.
Menurut Syafiuddin, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura melalui skema kerja sama internasional Two Countries Twin Parks (TCTP) dengan Tiongkok merupakan langkah positif yang perlu didukung.
Terlebih, lanjut Syafiuddin, investasi di kawasan tersebut juga berpotensi menarik investor dari sejumlah negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Tiongkok pada 5 Agustus 2026 untuk pengembangan kerja sama tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut investasi Tiongkok di Madura akan difokuskan pada pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura.
Sejumlah sektor industri yang direncanakan masuk antara lain polyester, benang, tekstil, cokelat atau kakao, matras, furnitur, plastik, hingga industri pengalengan ikan.
Politisi asal Dapil Jatim XI Madura itu mengatakan, setelah MoU, pemerintah pusat harus menindaklanjuti dengan pembuatan regulasi.
Menurut Syafiuddin, selain bisa mempermudah investor, regulasi itu juga harus melindungi masyarakat Madura, misalnya terkait pembebebasan lahan milik warga.
Dirinya mengusulkan agar tanah milik warga tidak dibeli secara keseluruhan.
Sebagai contoh, imbuh Syafiuddin, jika warga memiliki lahan 1 hektar, maka 50 persennya boleh dibeli, sedangkan 50 persennya lagi bisa menggunakan skema kerja sama investasi.
“Yang paling penting, pengembangan kawasan industri ini harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga Madura. Industri yang masuk harus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat setempat,” tegas Syafiuddin.
Syafiuddin berharap, masyarakat Madura tidak hanya menjadi penonton dari masuknya investasi dan berkembangnya kawasan industri.
Sebaliknya, tutur Syafiuddin, masyarakat harus mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Masyarakat Madura harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jangan sampai kawasan industrinya berkembang, investasinya besar, tetapi masyarakat lokal justru hanya menjadi penonton. Karena itu, penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian utama,” tegas Syafiuddin.
Syafiuddin juga meminta pemerintah pusat melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Madura terkait rencana pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura.
Menurut Syafiuddin, pemerintah perlu melibatkan para tokoh Madura.
“Ada tiga jenis tokoh di Madura, yaitu ulama, pejabat pemerintah, seperti kepala desa, camat, dan kepala daerah, serta tokoh blater.
Pemerintah harus mengajak bicara tokoh Madura. Ini penting agar masyarakat memahami arah pengembangan kawasan industri, sekaligus dapat menyampaikan aspirasi dan harapannya,” ujar Syafiuddin.
Selain menciptakan lapangan pekerjaan, beber Syafiuddin, keberadaan kawasan industri akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian Madura.
“Seperti pertumbuhan pusat-pusat ekonomi dan bisnis baru, mulai dari pertokoan, usaha kuliner, pusat perbelanjaan, perhotelan, jasa transportasi, hingga berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” tukas Syafiuddin.
Yang tidak kalah penting, sebut Syafiuddin, adalah pengembangan kawasan industri itu harus menyesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal.
“Masyarakat Madura terkenal agamis, maka industri juga harus menyiapkan musala atau masjid,” pungkas Syafiuddin Asmoro. VN-DAN
