JAKARTA, VANUSNEWS.COM Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Rp1,39 triliun. Persetujuan itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama BNN.
Dalam rapat kerja, Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengajukan tambahan anggaran Rp1,39 triliun untuk penajaman program BNN.
“Kami juga bermaksud mengusulkan penyesuaian postur anggaran BNN yang berdampak nasional dengan total tambahan anggaran Rp1,39 triliun. Penyesuaian ini kami arahkan sepenuhnya untuk menajamkan program,” kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran BNN tahun 2026 menjadi Rp2,9 triliun.
Suyudi menjelaskan, penambahan anggaran untuk menajamkan program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penyalahgunaan narkotika, khususnya pada kelompok usia rentan.
“Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan program strategis BNN, perkuat layanan kepada masyarakat, serta memastikan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba tetap berjalan efektif secara nasional,” ujar Suyudi.
Menanggapi usulan tersebut, Komisi III DPR RI memberikan dukungan adanya penambahan anggaran BNN.
“Komisi III DPR RI mendukung usulan tambahan pagu anggaran BNN RI tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan kapasitas fiskal negara, serta memastikan alokasinya dikelola secara proporsional dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga.
Minta Peran BNN Diperkuat
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah mendorong hadirnya pencegahan peredaran narkoba secara menyeluruh.
Pasalnya, jelas Aisyah, saat ini Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat narkoba yang memiliki dampak merusak sendi sosial hingga ke tingkat paling bawah masyarakat.
Aisyah menggambarkan situasi darurat tersebut dari fenomena dimana lembaga pemasyarakatan kini mengalami kelebihan kapasitas ekstrem akibat dominasi kasus narkotika.
Aisyah menyesalkan, hampir seluruh lapas di tanah air dipenuhi oleh narapidana kasus narkoba.
“Sebuah kondisi yang mencerminkan kegagalan pencegahan sekaligus peringatan serius bagi negara. Dengan kondisi Indonesia yang darurat narkoba, karena hari ini lapas over capacity. Ada 100 persen, 200 persen yang tidak bisa menampung dari kejahatan narkoba. Dan isinya pak, 80–70 persen narkoba,” papar Aisyah.
Lebih jauh, Politisi PDI Perjuangan ini pun mengungkapkan, peredaran narkoba kini telah merambah desa-desa dan menyasar kelompok masyarakat rentan.
Buruh tani hingga pekerja serabutan, sebut Aisyah, menjadi sasaran empuk dengan pola utang narkoba yang dibayar melalui hasil kerja.
“Pola ini membuat banyak masyarakat terjerat dalam lingkaran kemiskinan dan kecanduan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya tindak kriminal di pedesaan. Saat di lapangan saya temukan banyak barang yang rupanya dijual pak untuk membeli narkoba pak,” ungkap Aisyah.
Yang paling mengkhawatirkan, menurut Aisyah, adalah masuknya narkoba ke kalangan anak-anak.
Aisyah menyebut telah menerima laporan langsung dari guru sekolah dasar terkait murid kelas lima yang sudah terpapar narkoba, bahkan terjerat utang pembelian narkoba.
Atas kondisi tersebut, Aisyah menegaskan perlunya penguatan peran BNN sebagai leading sektor.
“Karena hari ini narkoba sudah ke desa-desa, Pak. Tidak mungkin mereka punya dana ke ibu kota provinsi untuk rehab,” pungkas Siti Aisyah. VN-DAN
