Jakarta, VanusNews.com | Forum Diaspora Indonesia (FDI) adalah lembaga think-tank independent, tidak terafiliasi dengan ormas atau partai apapun, baik didalam negeri maupun di luar negeri.
Kemudian salah satu bidang yg merupakan concern FDI adalah memberikan masukan dan atensi kepada pemerintah yg bersifat konstruktif dan motivasi, sebagai bagian dari kontribusi positif FDI.
Didalam kesempatan ini Sekjen FDI Agus Yunanto memandang beberapa hal yang di alami bangsa Indonesia terkait berbagai persoalan, salah satunya terkait bencana yang melanda Sumatera dan beberapa wilayah di Indonesia.
“Kami prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Bencana banjir bandang, longsor dan bencana lain yang menimpa Indonesia, bisa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan kami sebagai wadah diaspora,” kata Agus, Jumat (02/01/2026).
Sebagaimana diketahui bahwa sejak akhir November 2025 lalu telah terjadi bencana ekologis yang terjadi di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, khususnya di Aceh, yaitu berupa banjir bandang disertai longsor yang sangat dahsyat, yang mengakibatkan meninggalnya ribuan masyarakat, ribuan kehilangan rumah serta harta benda lainnya, ribuan bahkan mungkin jutaan yang harus mengungsi dibeberapa kabupaten kota.
Dari pemberitaan yg disiarkan oleh berbagai media TV maupun media sosial, dikabarkan bahwa banjir bandang ini terjadi karena adanya penggundulan hutan/penebangan pohon diatas gunung atau bukit atau di hutan yang berada pada ketinggian tertentu.
Akibat penggundulan itulah maka air hujan yang curahnya tinggi pada saat itu, meluncur dengan deras menerjang apa saja yang berada pada daerah tersebut, termasuk ribuan batang kayu gelondongan yang tersapu air bah, dan meluncur deras menuju kearah perkampungan dibawahnya.
“Ini akibat dampak penggundulan hutan yang ada di Sumatera. Akibatnya hutan yang ada tidak dapat menyerap air hujan. Contoh yang mengakibatkan banjir bandang. Masyarakat menjadi korban,” ujar Agus.
Ribuan gelondongan kayu bersama lumpur yang dibawa air hujan inilah yang menyebabkan terjadinya musibah sangat dahsyat di beberapa kabupaten kota dan perkampungan, khususnya di provinsi Aceh.
Hingga pernyataan ini dibuat, masyarakat dan rakyat yg tertimpa musibah ini masih belum mendapat bantuan pertolongan yang signifikan dari Pemerintah.
Bantuan logistik yang diterima masyarakat terdampak musibah ini kebanyakan datang dari para relawan yang terus berdatangan dari berbagai penjuru tanah air, terutama dari Jakarta.
Namun belakangan ini nampaknya bantuan Pemerintah sudah ada yang sampai kepada masyarakat terdampak, namun belum memadai.
Sementara itu usulan yang muncul dari berbagai pihak agar Pemerintah menetapkan status bencana ini menjadi Bencana Nasional, sampai saat ini belum direspon oleh Pemerintah.
Atas dasar inilah FDI memberikan masukan sekaligus kritikan kepada Pemerintah.
Mengingat curah hujan hampir di seluruh penjuru tanah air, termasuk di Aceh, Sumut dan Sumbar intensitasnya semakin tinggi, maka antisipasi Pemerintah terhadap warga masyarakat di Aceh khususnya, serta di Sumut dan Sumbar umumnya, harus secepatnya menurunkan bantuan logistik serta peralatan teknis lainnya terutama listrik dan air bersih, dalam waktu dekat.
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para relawan yang sudah terjun terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.
Listrik dan air bersih sangat vital dan sangat dibutuhkan, sehingga harus segera menjadi prioritas utama.
Para pejabat dan petinggi negara sebaiknya menahan diri untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang tidak perlu, karena saat ini yang lebih dibutuhkan oleh warga masyarakat adalah tindak lanjut aksi nyata dilapangan.
Silahkan membuat pernyataan-pernyataan, namun hanya untuk hal-hal teknis dilapangan, diantaranya tentang progres serta perkembangan kongkrit yang sudah dilakukan.
Mengingat bencana ini sudah banyak menimbulkan korban jiwa dsbnya, dan bantuan Pemerintah nampaknya belum dapat memadai dibandingkan kondisi yang ada, maka sudah tiba waktunya Pemerintah membuka diri untuk menerima bantuan dari luar negeri, dan sekaligus menaikkan status bencana ini menjadi BENCANA NASIONAL.
Sebagai tindak lanjut yang telah disampaikan di atas, FDI memberikan masukan dalam skala makro sebagai berikut :
Lima masalah penting yang harus dibenahi di Indonesia
1). Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim
Jangka Pendek:
Perkuat sistem peringatan dini banjir, longsor, tsunami, dan gempa.
Sosialisasikan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana.
Tingkatkan kapasitas SAR dan fasilitas medis darurat.
Jangka Menengah:
Bangun infrastruktur tahan bencana: tanggul, bendungan, jalan, dan gedung publik.
Lakukan reboisasi dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai).
Jangka Panjang:
Integrasikan perubahan iklim dan mitigasi bencana dalam perencanaan nasional.
Bangun komunitas resilien bencana dan pemantauan berkelanjutan.
2). Degradasi Lingkungan dan Deforestasi
Jangka Pendek:
Tegakkan hukum perlindungan hutan dan larangan pembakaran lahan.
Lakukan kampanye kesadaran lingkungan untuk masyarakat dan perusahaan.
Jangka Menengah:
Pulihkan ekosistem kritis seperti hutan gambut dan mangrove.
Dorong energi bersih dan praktik pertanian berkelanjutan.
Jangka Panjang:
Capai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan net-zero emission.
Bangun institusi lingkungan yang kuat dan independen.
3). Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan
Jangka Pendek:
Salurkan bantuan sosial, subsidi, dan program kesehatan/pendidikan bagi wilayah tertinggal.
Kembangkan pelatihan kerja dan UMKM.
Jangka Menengah:
Dorong investasi di daerah pedesaan dan terpencil.
Perkuat akses kredit dan modal untuk usaha kecil.
Jangka Panjang:
Capai ekonomi inklusif dengan pengurangan ketimpangan sosial.
Integrasikan pendidikan, teknologi, dan inovasi untuk pertumbuhan merata.
4). Defisit Infrastruktur dan Konektivitas
Jangka Pendek:
Perbaiki infrastruktur jalan dan jembatan strategis di daerah rawan bencana.
Pastikan akses listrik, air bersih, dan komunikasi bagi masyarakat terdampak.
Jangka Menengah:
Bangun pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi utama.
Kembangkan konektivitas digital dan broadband di daerah tertinggal.
Jangka Panjang:
Wujudkan infrastruktur berkelanjutan dan tahan bencana secara nasional.
Integrasikan teknologi smart city dan smart village untuk pelayanan publik.
5). Tata Kelola Pemerintahan, Korupsi, dan Penegakan Hukum
Jangka Pendek:
Perkuat kebijakan anti-korupsi dan transparansi birokrasi.
Tingkatkan akses publik terhadap layanan dan informasi pemerintah.
Jangka Menengah:
Reformasi birokrasi agar efisien, profesional, dan akuntabel.
Tingkatkan kapasitas lembaga penegakan hukum dan peradilan.
Jangka Panjang:
Bangun institusi tata kelola yang kuat dan independen.
Terapkan good governance secara menyeluruh di seluruh tingkatan pemerintahan.
Kesimpulan:
1. Jangka pendek fokus pada mitigasi risiko, penyelamatan, dan dukungan masyarakat.
2. Jangka menengah fokus pada pembangunan infrastruktur, rehabilitasi, dan perbaikan sistem.
3. Jangka panjang fokus pada pertahanan dan transformasi yang berkelanjutan, pemerintahan yang kuat, bersih, adil dan resilien terhadap bencana alam dan bencana politik, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun luar negeri.
