JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah bertindak extraordinary mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan.
Saat ini, ungkap Alex, karhutla Kalimantan dampaknya telah meluas ke berbagai sektor, yakni: kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi.
Perluasan dampak ini, jelas Alex, tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat fenomena El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini
“Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” tegas Alex dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (20/8/2026).
Desakan ini disampaikan Ketua DPC PDIP Sumbar itu, merespon karhutla Kalimantan yang telah berimbas langsung indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya, mencapai 487 pada 19 Agustus 2026 —masuk kategori berbahaya.
Selain itu, lanjut Alex, kabut asap pekat akibat karhutla Kalimantan ini juga telah memaksa Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.
Sementara, beber Alex, jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer.
Data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 19 Agustus 2026, terdapat total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan. Rinciannya, 767 titik di Kalimentan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Tengah, 34 di Kalimantan Selatan dan 17 di Kalimantan Utara.
“Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” terang Alex.
Alasan Alex menjadikannya prioritas nasional, karena karhutla ini telah memaksa sejumlah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), yang memperpanjangnya hingga 4 September 2026.
Alasan lain, tutur Alex, karhutla ini telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 189 kejadian dan 461 titik panas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai, jadi wilayah terparah.
Di Arsel, terdapat 98 kejadian Karhutla yang melanda 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kumai, 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.
“Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober. Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” tegas Alex.
Menurut Alex, evaluasi kebijakan karhutla Kalimantan harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan. Sistem peringatan dini berbasis satelit juga perlu terus ditingkatkan akurasinya. Peran masyarakat dalam pencegahan karhutla juga krusial.
“Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” terang Alex.
“Mitigasi karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” tutup Alex Indra Lukman. VN-DAN
