Bogor, VanusNews.com | Warga masyarakat Bogor Selatan ucap syukur dengan langjkah yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mencabut segel milik 18 usaha wisata yang sempat dianggap melanggar aturan.
Pasalnya, dengan pencabutan seegel tersebut warga yang sempat dirumahkan kini kembali bekerja.
“Dengan adanya pencabutan segel oleh Kementerian KLH ttentunya perusahaan kembali beroperasi kembali.Kami kembali dipekerjakan,” kata Suratmi (35) warga Sukagali., Selasa (28/10).
Dimana, kepastian pencabutan segel itu disampaikan dalam kegiatan penanaman pohon di area Eager Adventure Land (EAL), Selasa (28/10). Agenda ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat menjaga keseimbangan antara pemulihan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.
Hadir dalam acara ini Anggota DPR RI Mulyadi, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Jendral Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup Irjen Rizal Irawan serta pengusaha setempat.
Menurut Dirjen Penegakan Hukum (Gakkkum) KLH, Rizal, bahwa penegakan hukum lingkungan hidup bukan semata memberikan sanksi, tetapi juga memastikan upaya restorasi dilakukan nyata.
“Roh dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pemulihan. Pengusaha diberi kesempatan memperbaiki, menanam kembali, membuat embung dan mengambil langkah nyata untuk memulihkan alam,” kata Rizal.
Sedangkan Mulyadi, legislator daerah pemilihan Bogor Selatan mengatakan, dirinya mengapresiasi KLH karena penerapan hukum dilakukan tegas, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelamatkan mata pencaharian warga.
“Ekonomi harus berjalan tanpa mengancam kelestarian alam. Ada titik tengah yang harus dijaga,” kata Mulyadi.
Menurut Mulyadi, dimana keindahan alam dan udara segar Bogor Selatan adalah modal utama masyarakat untuk hidup dan bekerja.
Dalam kesempatan ini, diumumkan bahwa pencabutan 18 segel usaha rencananya dilakukan, pada Selasa (4/11) mendatang.
Momen tersebut bahkan diusulkan sebagai “Hari Puncak Hijau” untuk mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan ekowisata di kawasan Puncak.
Mulyadi menilai Bupati Bogor menunjukkan empati besar terhadap warganya yang terdampak penutupan usaha.
“Banyak warga berkata, ‘Pak kami lapar, siapa yang urus perut kami?’ Ini adalah isu kemanusiaan,” pungkas Mulyadi.
Masyarakat berharap kolaborasi pemerintah dan pengusaha terus berlanjut agar pemulihan ekonomi dan lingkungan berjalan seimbang, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. VN-SAP
