Jakarta, VanusNews.com | Hubungan negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Karena itu negara hadir sebagai pengatur, pelindung, dan fasilitator.
“BUMN sebagai instrumen ekonomi negara berperan besar dalam mendorong pertumbuhan sekaligus menyediakan dana sosial melalui CSR,” kata Wakil Bendahara Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Tria Desi Sapoetro dalam keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
Menurut Tria, perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat turut menjadi agen penting dalam memperkuat pembangunan yang berkeadilan.
Menurut Tria, ada hubungan erat antara negara dan tanggung jawab kesejahteraan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2021), perempuan mengelola sekitar 64,5% dari total UMKM di Indonesia, atau setara dengan 37 juta pelaku usaha. Hal ini menunjukkan kontribusi besar perempuan dalam sektor ekonomi rakyat,” ungkap Tria.
Dikatakan Tria, Konstitusi Indonesia menegaskan negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
“Tugas ini menuntut negara mengalokasikan APBN secara adil, memperkuat regulasi sosial, dan memastikan seluruh rakyat memiliki akses pada layanan dasar,” imbuh Tria.
Lebih lanjut, kata Tria, kehadiran BUMN sebagai instrumen ekonomi negara memegang peranan penting dalam perekonomian nasional.
“Tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga menyediakan lapangan kerja, mendukung UMKM, dan melaksanakan program tanggung jawab sosial (CSR),” tutur Tria.
Namun, sambung Tria, BUMN menghadapi dilema antara orientasi keuntungan dan pelayanan publik, yang menuntut pengelolaan profesional dan akuntabel.
Korelasi antara perempuan dalam agenda kesejahteraan sosial, ucap Tria, cukup erat di mana perempuan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga penggerak pembangunan.
“Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi, politik, dan sosial semakin meningkat,” ujar Tria.
Kementerian BUMN mendorong keterwakilan perempuan di jajaran direksi. Persentase meningkat dari 11% pada 2020 menjadi 25% pada 2023. Peningkatan ini merupakan langkah penting dalam kesetaraan gender di level pengambilan keputusan strategis.
Program pemberdayaan seperti PNM Mekaar dan CSR Pertamina untuk UMKM perempuan menjadi bukti kontribusi nyata. Namun, tantangan masih ada, termasuk ketimpangan gender, perlindungan pekerja migran, dan akses pada sumber daya ekonomi.
Tria menilai, kolaborasi dan sinergi antara negara, BUMN dan perempuan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan.
“Negara menyediakan kebijakan dan regulasi, BUMN menyumbang pendanaan dan program CSR. Sementara perempuan menjadi agen perubahan di tingkat keluarga dan komunitas. Sinergi ini terbukti efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kohesi sosial,” papar Tria.
Namun demikian, lanjut Tria, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi adalah birokrasi yang lambat, lemahnya akuntabilitas BUMN, dan kesenjangan gender.
Akan tetapi, tukas Tria, prospek ke depan terbuka luas melalui ekonomi hijau, digitalisasi, kepemimpinan perempuan, dan penguatan tata kelola negara.
“Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata,” ulas Tria.
Dengan kata lain, tambah Tria, negara tidak dapat bekerja sendiri.
“BUMN harus menjadi mitra strategis pembangunan, dan perempuan harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi sebagai subjek pembangunan. Kolaborasi ini adalah kunci menuju kesejahteraan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Tria Desi Sapoetro. VN-DAN
